VIVAnews – Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan «izin» adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui kampanye dan advokasi, MIT mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berdaya. Berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.

Pemerintah Tak Tambah Cuti Bersama saat Libur Natal & Tahun Baru

Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan sistem cloud DNS berbasis lokal. Dengan cara ini, daerah juga dapat membuat kebijakan blokir tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman tentang dampak negatif judi online untuk membangun kesadaran yang tinggi.

  • «Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan audit independen terhadap proses pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Publik harus memiliki akses informasi yang transparan mengenai langkah yang diambil,» katanya.
  • Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan «izin» adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.
  • Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online.
  • Padahal, transformasi digital sangat penting untuk Indonesia dan merupakan keniscayaan bagi perkembangan peradaban dunia.

Budi menambahkan, digitalisasi merupakan hal penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk memajukan sebuah negara dengan percepatan transformasi digital. Maka dari itu, dia menegaskan persoalan judi online yang dinilai sebagai penghancur transformasi digital ini harus segera diberantas. Budi menambahkan, judi online dinilai sebagai penghancur transformasi digital. Padahal, transformasi digital sangat penting untuk Indonesia dan merupakan keniscayaan bagi perkembangan peradaban dunia. Menkominfo melanjutkan, Langkah ketiga yakni dengan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan. Namun, bagi individu yang telah kecanduan judi online, saat ini banyak tersedia layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari jeratan perjudian.

Tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online saat ini menjadi salah satu modus penyebaran konten ilegal ini. Oleh karena itu pemerintah melalui Kominfo diharapkan berperan dalam melakukan pemberantasan pada konten terlarang ini. «Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan audit independen terhadap proses pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Publik harus memiliki akses informasi yang transparan mengenai langkah yang diambil,» katanya. Polda Metro Jaya menggeledah ‘kantor satelit’ oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi tersangka kasus judi online. Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’.

Budi Arie Siap Diperiksa Polisi Terkait Judi «Online»

Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. Menurut Menteri Budi, Meta merespons dengan sangat baik atas teguran yang saya layangkan. Komunikasi dengan platform asing juga perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya koordinasi terkait larangan iklan judi di Indonesia, baik dari platform lokal maupun global.

Kasus ini menunjukkan indikasi pembiaran yang berlangsung selama hampir delapan tahun oleh sejumlah pejabat yang diduga melindungi situs-situs ilegal. Mempertaruhkan atau kehilangan hubungan penting, pekerjaan, atau pekerjaan karena perjudian. Mencoba mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian, namun tidak berhasil. «Petakan jalur masuknya narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow, serta lakukan penindakan hukum yang tegas terhadap berbagai modus baru, kampung-kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas,» ucap Kapolri.

M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.

«Kebijakan strategis ini akan memberdayakan ekosistem inovator digital di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat digital,» qqmamibet ujar Farhan. Situs-situs ini seharusnya diblokir, tetapi tetap dibiarkan aktif oleh oknum-oknum tertentu. Keasyikan dengan perjudian, seperti terus-menerus merencanakan aktivitas perjudian dan terus mencari cara agar mendapatkan lebih banyak uang dari judi.